Dukung Program PAAP, Kades Oempu Sepakat Buat Perberkades

Kegiatan Rapat PAAP di desa Oelongko

TEGAS.CO,. MUNA – Pemerintah desa Oempu dan desa Tanjung menggelar rapat bersama pendamping program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Sulawesi Tenggara (Sultra) Site Pasi Kolaga di kantor desa Oempu, kecamatan Tongkuno, Muna, Sultra. Senin, (15/2/2021)

Rapat tersebut membahas draft Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades) desa-desa pesisir di Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Pasikolaga, dan Kecamatan Pasir Putih tentang kelompok PAAP Pasi Kolaga.

Pendamping Teknis Program PAAP Sultra Site Pasi Kolaga, La Ode Muhammad Ramadan menyampaikan dalam dua sesi rapat tersebut, pemerintah desa sepakat untuk membuat peratuaran bersama guna mendukung program PAAP Pasi Kolaga dalam melakukan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

“Sebelumnya, pada Rabu (10/2) kemarin juga telah digelar rapat antara Pendamping Program PAAP dengan pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD) desa-desa pesisir di Kecamatan Pasikolaga dan Pasir Putih (Desa Kolese, Mata Indaha, Tampunabale, Lambelu, Labulawa, Kamosope, Liwu Metingki, dan Bumbu),” ungkapnya.

“Rapat terkait pembahasan Perberkades dengan Pendamping Program PAAP tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dan persetujuan pemerintah desa terhadap nelayan (warganya) untuk menjadi pemangku kepentingan utama kelembagaan PAAP Pasi Kolaga dalam mengelola kawasan/wilayah laut kewenangan Pemerintah Sulawesi Tenggara,” sambungnya.

Ramadan menambahkan bahwa merujuk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan wilayah laut 0 – 12 mill berada di pemerintah provinsi. Di Sultra, amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sultra Tahun 2018 – 2038 sebagai acuan dalam melakukan berbagai aktivitas di perairan laut Sultra.

“Untuk mengimplementasikan RZWP3K (khususnya ketentuan pasal 29 ayat 7) dan untuk memberi ruang bagi nelayan (masyarakat) desa dalam pengelolaan wilayah laut kewenangan pemerintah provinsi, maka Gubernur Sultra membuat satu regulasi yakni Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP),” katanya.

PAAP ini merupakan kawasan dimana akses tertentu diberikan kepada sebuah unit sosial masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah perikanan mereka, untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya secara bertanggungjawab.

“Dalam PAAP terdapat suatu kawasan kecil-sempit yang disebut dengan Kawasan Larang Ambil (KLA). Kawasan yang kecil dan sempit ini menjadi zona merah penangkapan ikan karena akan menjadi lokasi/tempat bagi ikan-ikan karang untuk bertelur, menetaskan telur-telurnya dan membesarkan anak-anaknya. Setelah anak-anak ikan tumbuh membesar dan dewasa, maka saat itulah mereka akan keluar dari KLA. Saat ikan-ikan dewasa tersebut keluar dari KLA (berada di luar KLA), nelayan bisa menangkapnya,” tutup Kasi Data Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Muna itu.

Reporter : FAISAL

Editor : YA