Mutasi Dimungkinkan Untuk Guru dan Nakes, Bupati Muna : Demi Visi Misi Berkelanjutan

Bupati Muna, LM Rusman Emba dan Kabag Humas Pemkab Muna, Ali Sadikin
Bupati Muna, LM Rusman Emba dan Kabag Humas Pemkab Muna, Ali Sadikin

TEGAS.CO,. MUNA – Desas-desus mutasi semakin santer dibicarakan dan terdengar di telinga publik terutama ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Hal itu tentu bukan saja perkara baru sebelum dan pasca pilkada, tetapi menjadi sesuatu yang sering terjadi sekaitan dengan profesionalitas birokrasi dalam pelayanan publik ke masyarakat serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemkab Muna sendiri diketahui dalam waktu dekat akan melakukan rotasi dan pengisian jabatan kosong yang mesti segera terisi demi pelayanan publik terus berjalan.

Ditemui pada saat di Galampano Kantolalao Raha, Bupati Muna, LM Rusman Emba menyampaikan bahwa mutasi akan dilakukan dalam waktu dekat dengan memperhatikan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Terkait Mutasi kami tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, dimana 6 bulan sebelum pendaftaran dan 6 bulan setelah pelantikan tidak boleh dilakukan mutasi. Kalaupun terjadi mutasi itu harus mendapatkan persetujuan dari KASN dan Kemendagri. Sama seperti kalau ada pengisian jabatan kosong, katakan misalnya pindah atau lain sebagainya tetap kita komunikasikan dengan KASN dan Kemendagri,” ucapnya, Kamis (25/2).

Rusman menyebut hal itu berkaitan dengan visi misinya yang berkelanjutan dan terwujudnya harapan-harapan yang menjadi janjinya kepada masyarakat.

“Karena visi misi kami berkelanjutan terhadap peningkatan sarana prasarana khususnya peningkatan ekonomi kerakyatan. Disitu kita akan mengisi orang yang tepat dan memenuhi kapasitas serta memiliki etos kerja yang bisa mewujudkan visi misi itu,” sambungnya.

Selama 4-5 tahun terakhir ini,lanjutnya, banyak kelemahan dan kekurangan yang ada. Potensi-potensi Muna yang begitu besar, mulai dari potensi industri jagung, perikanan dan kelautan atau industri batu kapur semua perlu didukung dengan ASN yang punya etos kerja dan bertanggung jawab.

“Apalagi dalam waktu dekat strategi dan rencana itu akan kita mulai realisasikan, dimana akan ada MoU nantinya dengan para investor,” tegasnya.

Lebih lanjut Rusman menambahkan SKPD yang tidak mematuhi visi dan misi akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kita akan kaji semua itu, kalau ternyata nantinya agak lamban dalam merealisasikan visi misi akan kami tindak lanjuti kembali, termaksud perjalanan sebelum 6 bulan ini kalau mereka melakukan kesalahan dan ada fakta-fakta yang bisa dibuktikan. Katakan mereka bermain politik yang mengakibatkan lalai dalam menjalankan tugas, atau hal-hal diluar urusan mereka, itu juga akan menjadi perhatian kami. Dan nantinya akan kami lakukan mutasi yang tentunya berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Profesi guru yang disanterkan menjadi prioritas utama dalam mutasi, ia mengatakan sangat dimungkinkan, karena bersentuhan langsung dengan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Kemudian terkait pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan (Nakes) juga menjadi perhatiannya untuk dilakukan mutasi.

“Berbicara aspek birokrasi yang tidak dimutasi itu hanya jabatan-jabatan yang fungsional maupun yang vital, tetapi jabatan-jabatan yang seperti guru itu dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tentunya dengan memperhatikan etos kerjanya dalam hal kehadiran,” ujarnya.

“Kemudian tenaga kesehatan juga akan dievaluasi terkait pelayanan kesehatannya kepada masyarakat. Kita akan evaluasi, aktif dan pasifnya mereka ditengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

“Insyaallah ini akan menjadi catatan untuk dilakukan mutasi secepatnya. Kita ingin bahwa etos kerja, apa yang menjadi tanggung jawab dalam rangka pelayanan publik dalam lingkup kesehatan maupun pendidikan masyarakat termasuk yang lainnya itu cepat kita menjawab janji-janji kita terhadap masyarakat,” tutupnya.

Reporter : FAISAL

Editor : YA